BOGOR (BJN) - Kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari SDN, SMPN hingga SMAN, mulai menemukan titik temu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Bogor, mulai berkoordinasi dan berintegritas dengan lembaga anti rasuah "KPK RI". Tertanggal 04 Agustus 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mulai aktif membangun komunikasi intens dengan Tim LBH Ansor Kota Bogor.
Sejauh ini Tim Kuasa Hukum Korban PPDB Kota Bogor dari LBH Ansor Kota Bogor, belum bisa menyampaikan isi koordinasi lembaganya dengan KPK RI, yang jelas KPK sangat responsif dan tentunya ini warning bagi terduga pelaku kejahatan PPDB, hati-hati.!! "Tutur Rudi Mulyana Ketua LBH Ansor Kota Bogor pada selasa siang"
Ia menambahkan, kami apresiasi sikap KPK RI yang telah merespon surat dan berkas dari LBH Ansor Kota Bogor dengan cepat. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukanlah perkara hukum saja, melainkan ini juga bagian perkara kemanusiaan yang harus disudahi, jangan terjadi lagi dikemudian hari. Untuk selanjutnya kami kabari, kami akan beritahukan hasil koordinasi kita dengan KPK RI diwaktu yang tepat. "Tegas Ketua LBH Ansor Kota Bogor"
Hormati Kami,
Ketua LBH Ansor Kota Bogor
Rudi Mulyana, S.H.
Sekretaris LBH Ansor Kota Bogor
Samsudin, S.H.
Sumber : Bunai. PWI Kota Bogor
Editor. : Deri
Redaksi : Novel Ruchyadi
