JAKARTA (BJN) - Ketua Umum Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara (GAKORPAN), Abednego Panjaitan, menyampaikan apresiasi tinggi atas kesungguhan dan keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pemberantasan korupsi secara masif, terukur, dan simultan di sejumlah wilayah Indonesia.
Abednego menilai, langkah KPK yang melakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT) dalam satu hari merupakan peristiwa langka dan historis dalam penegakan hukum antikorupsi. Aksi tersebut, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa negara tidak sedang main-main menghadapi praktik korupsi yang kian kompleks, sistemik, dan terorganisir.
“Ini baru pertama kali dalam satu hari KPK melakukan tiga OTT di wilayah berbeda. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil kerja serius, keberanian institusional, dan strategi penindakan yang matang,” tegas Abednego Panjaitan.
Dalam rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan total 25 orang dari tiga daerah berbeda, yakni: Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Tangerang, Banten
Abednego menegaskan, penindakan serentak lintas wilayah ini merupakan sinyal keras negara kepada seluruh pejabat publik dan pemangku kepentingan bahwa tidak ada lagi zona aman bagi koruptor, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sinyal Penindakan Serius Negara
Menurut Abednego, pola OTT yang dilakukan hampir bersamaan di beberapa wilayah menunjukkan bahwa KPK tidak bekerja secara reaktif atau insidental. Sebaliknya, lembaga antirasuah itu menjalankan kerja intelijen yang sistematis dan penindakan yang terukur, berbasis pemetaan jaringan dan pola kejahatan korupsi.
Langkah ini, kata dia, sekaligus menepis narasi pesimistis yang selama ini berkembang bahwa penegakan hukum terhadap korupsi melemah.
“Korupsi hari ini tidak berdiri sendiri. Ia bekerja dalam jaringan, lintas wilayah, dan sering kali melibatkan kekuasaan serta kepentingan besar. Maka respons negara juga harus luar biasa. Dan hari ini KPK menunjukkan respons itu,” ujarnya.
GAKORPAN menilai, keberanian KPK melakukan OTT serentak di beberapa daerah harus dibaca sebagai peringatan terbuka bahwa hukum sedang ditegakkan tanpa pandang bulu.
Dorong Dukungan Publik dan Independensi KPK
Abednego menekankan pentingnya dukungan publik yang konsisten terhadap KPK. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada keberanian aparat penegak hukum, tetapi juga pada perlindungan moral dan politik dari masyarakat agar KPK tetap independen dan tidak dilemahkan oleh tekanan kekuasaan.
“Ketika KPK bekerja serius, negara dan rakyat wajib berdiri di belakangnya. Jangan biarkan kerja besar ini dilemahkan oleh intervensi atau kepentingan tertentu,” tegasnya.
Dorong Transparansi dan Penuntasan Perkara
Meski memberikan apresiasi tinggi, GAKORPAN mengingatkan bahwa OTT bukan tujuan akhir. Abednego mendorong KPK untuk membuka informasi perkara secara transparan setelah proses pemeriksaan awal rampung, termasuk mengenai konstruksi kasus, peran masing-masing pihak, serta potensi kerugian negara yang ditimbulkan.
Ia menegaskan, dukungan terhadap KPK harus sejalan dengan penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif.
“OTT hanyalah pintu masuk. Yang paling penting adalah penuntasan perkara sampai vonis pengadilan, pengembalian kerugian negara, dan efek jera yang nyata,” katanya.
Momentum Nasional Perang Melawan Korupsi
Lebih jauh, Abednego menilai rangkaian OTT ini harus dijadikan momentum nasional untuk memperkuat perang melawan korupsi. Ia meminta pemerintah daerah, aparatur sipil negara, dan seluruh lembaga publik untuk tidak bersikap defensif, melainkan menjadikan penindakan ini sebagai cermin untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
GAKORPAN, kata Abednego, akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan berada di garis depan mendukung langkah-langkah KPK dalam upaya penyelamatan keuangan serta aset negara.
“Korupsi adalah musuh bersama. Selama KPK berdiri di jalur konstitusi dan kepentingan rakyat, GAKORPAN akan berdiri bersama KPK,” pungkasnya.
*** : Deri
Redaksi : Novel Ruchyadi
