BOGOR (BJN) - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan Data Desa Presisi sebagai Basis Pemutakhiran Data Mikro Menuju Percepatan Pengentasan Kemiskinan”.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem data nasional yang terintegrasi, presisi, dan berbasis desa.
Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut mandat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DT SEN) serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. DTSEN diposisikan sebagai single source of truth data sosial-ekonomi nasional yang menjadi dasar perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, khususnya pengentasan kemiskinan.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, dalam sambutan dan keynote speech menegaskan bahwa kualitas data menjadi pondasi utama efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan. “Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memperbanyak program, tetapi harus dimulai dari ketepatan data. Integrasi DTSEN dengan data mikro desa yang presisi memungkinkan negara hadir secara tepat sasaran, terutama bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem,” ujar Budiman.
Budiman menambahkan, keberhasilan DTSEN sangat ditentukan oleh kualitas pemutakhiran data hingga tingkat desa dan kelurahan. Data desa yang akurat diperlukan untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin secara presisi, memetakan kantong kemiskinan berbasis spasial, serta merancang intervensi sosial dan ekonomi yang sesuai kebutuhan lokal. Dalam konteks tersebut, Data Desa Presisi (DDP) yang dikembangkan oleh IPB dipandang sebagai sumber data mikro strategis yang dapat diintegrasikan untuk memperkuat pemutakhiran DTSEN, sepanjang memenuhi standar verifikasi dan interoperabilitas data nasional.
“Data Desa Presisi bukanlah sistem tandingan, melainkan mitra strategis DTSEN. Integrasi ini akan memperkuat perencanaan pembangunan dan memastikan intervensi pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan terukur,” jelas Budiman.
Seminar nasional ini menghadirkan sejumlah narasumber kunci, mulai dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, perwakilan pemerintah daerah, hingga akademisi IPB.
Diskusi panel berfokus pada peran DTSEN sebagai data rujukan nasional, strategi pemanfaatan data untuk penetapan target intervensi kemiskinan, serta praktik pemutakhiran data di tingkat desa. Melalui forum ini, BP Taskin mendorong kolaborasi strategis antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam penyediaan, pemutakhiran, serta pemanfaatan data mikro berbasis desa.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis penguatan implementasi DTSEN, termasuk model integrasi Data Desa Presisi sebagai pendukung pemutakhiran data desa. Selain itu, seminar ini menjadi momentum penguatan sinergi nasional dalam membangun sistem data yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.(Vio)
Redaksi : Novel Ruchyadi
