BOGOR (BJN) - Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja serta berbagai inovasi layanan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. Apresiasi tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Bogor, Kamis, 22/1/2026.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penguatan pelayanan publik dan pengawasan keimigrasian di wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Selain sebagai agenda evaluasi kinerja, pertemuan tersebut juga menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan jajaran imigrasi.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas kelembagaan untuk mewujudkan tata kelola keimigrasian yang adaptif dan berdaya saing.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam peningkatan kualitas layanan dan pengawasan keimigrasian,” ujar Jaya Saputra.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ritus Ramadhana, memaparkan profil kantor serta capaian kinerja sepanjang tahun 2025. Salah satu capaian yang disoroti adalah keberhasilan melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan keimigrasian.
Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen Kantor Imigrasi Bogor dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan transparan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat, Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja dan inovasi yang telah dijalankan. Komisi juga mendorong adanya kajian berkelanjutan terkait peningkatan PNBP, khususnya dari layanan izin tinggal, agar dapat dioptimalkan secara terukur dan berkelanjutan.
Selain itu, dukungan turut diberikan terhadap pengembangan inovasi layanan keimigrasian, peningkatan pelayanan bagi pekerja migran Indonesia, serta pelayanan bagi calon jemaah haji dan umrah sebagai bagian dari pendekatan keimigrasian yang humanis.
Komisi XIII DPR RI juga menekankan pentingnya penguatan fungsi intelijen keimigrasian, terutama dalam meningkatkan deteksi dini terhadap penyalahgunaan izin tinggal, mobilitas lintas wilayah warga negara asing, praktik kawin kontrak, hingga potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Penguatan kolaborasi lintas sektor melalui integrasi dan pertukaran data keimigrasian dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang profesional dan berkelanjutan.
“Kami mengapresiasi capaian Kantor Imigrasi Bogor serta mendorong peningkatan kinerja melalui kolaborasi, penguatan sumber daya manusia, dan inovasi layanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Andreas.
Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Komisi XIII DPR RI dan jajaran imigrasi dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang berdaulat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Deri)
Redaksi : Novel Ruchyadi
