JAKARTA (BJN) - Ketua Umum Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara (GAKORPAN), Abednego Panjaitan, memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas langkah tegasnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Riau.
Dalam operasi yang mengguncang panggung politik tanah air itu, KPK mengamankan 10 pejabat penyelenggara negara, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid, pada Senin malam, 3 November 2025. Penangkapan tersebut diduga terkait praktik suap dalam proyek infrastruktur dan pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
“Ini Bukti KPK Masih Tegak Berdiri”
Abednego Panjaitan menilai, langkah KPK kali ini menjadi sinyal kuat bahwa lembaga antirasuah tersebut masih berkomitmen menjaga integritas penyelenggara negara, meski di tengah tantangan politik dan tekanan kekuasaan.
“Kami memberikan apresiasi penuh kepada KPK. OTT terhadap Gubernur Riau menunjukkan bahwa KPK masih tegak berdiri di atas hukum dan nurani rakyat. Ini bukti nyata bahwa semangat pemberantasan korupsi belum padam,” tegas Abednego dalam keterangan tertulis kepada Gakorpan News, Selasa 4/11/2025.
Ia menambahkan, OTT tersebut juga menjadi peringatan keras bagi kepala daerah dan birokrat di seluruh Indonesia agar tidak bermain-main dengan anggaran publik.
“Rakyat sudah lelah menjadi korban korupsi. Setiap rupiah yang dikorupsi berarti mengkhianati kesejahteraan masyarakat. Karena itu, GAKORPAN mendukung penuh langkah KPK untuk terus bersih-bersih tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Konteks Politik dan Integritas Kepala Daerah
Penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid menjadi sorotan karena ia merupakan politikus muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang baru menjabat pasca Pilkada 2024. Sebelumnya, Wahid dikenal memiliki citra religius dan dekat dengan kalangan pesantren, namun kasus ini menodai reputasi tersebut.
Menurut Abednego, fenomena korupsi di tingkat kepala daerah menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan dan integritas politik lokal.
“Kepemimpinan tanpa akhlak dan sistem yang longgar membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Negara tidak boleh mentolerir itu. KPK harus memperluas pengawasan ke daerah-daerah lain,” tegasnya.
Seruan untuk Reformasi dan Pencegahan
Selain mendukung penindakan, Abednego juga mendorong agar pemerintah pusat memperkuat program pencegahan korupsi melalui transparansi anggaran dan digitalisasi layanan publik.
Menurutnya, penindakan tanpa pencegahan hanya akan melahirkan lingkaran setan korupsi yang terus berulang.
“Kita butuh reformasi manajemen pemerintahan daerah. Anggaran publik harus bisa dipantau rakyat secara real-time. Keterbukaan adalah musuh alami korupsi,” jelasnya.
OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid menjadi peringatan moral dan politik bagi seluruh pejabat negara.
Langkah cepat KPK mendapat dukungan luas dari publik dan aktivis antikorupsi, termasuk dari GAKPAN yang dipimpin Abednego Panjaitan.
Dengan tegas, Abednego menutup pernyataannya:
“KPK harus terus berani. Jangan takut pada kekuasaan. Karena kekuasaan tanpa kejujuran hanyalah panggung sandiwara yang menipu rakyat.” (Deri)
Redaksi : Novel Ruchyadi
